cappuccino break

Ikon

-Just For Expression-

Mewacana Pembatasan Premium Untuk Private

Pada 7 November 2007 lalu, harga minyak dunia sempat menembus angka psikologis USD 98 per barel, namun perkembangan terbaru pada tanggal 8 November 2007, harga minyak dunia kembali turun pada angka USD 95 per barel dan angka ini tentunya akan terus berfluktuatif. Para analis dunia memprediksi bahwa harga ini akan terus meningkat bahkan sampai pada level USD 100 per barel, mengingat ketatnya pasokan dan permintaan minyak dunia, juga didorong oleh pelemahan mata uang dolar terhadap euro. 

Kondisi ini tentu saja berdampak secara global, termasuk Indonesia sendiri. Seperti yang diungkapkan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro bahwa realisasi subsidi BBM tahun 2007 meningkat menjadi Rp 91 triliun dari sebelumnya yang “hanya” sebesar Rp 55 triliun, hal ini disebabkan karena harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik, sehingga berimbas pada kenaikan ICP (Indonesia Crude Price) yang memiliki disparitas yang cukup signifikan dengan asumsi yang ada pada APBNP 2007 yang akhirnya berpengaruh pada harga keekonomian dan harga subsidi ke masyarakat. Ia juga mengemukakan tiga kemungkinan opsi langkah yang akan diambil pemerintah terkait masalah ini, yaitu akan menaikkan harga BBM bersubsidi, kemudian menurunkan volume BBM bersubsidi, dan terakhir mengkombinasikan antara keduanya. Namun ditegaskan kembali bahwa, sampai pada akhir tahun 2008 pemerintah belum berniat untuk melakukan kemungkinan opsi pertama dan ketiga dan satu satunya yang akan diambil adalah opsi kedua, yaitu menurunkan volume BBM bersubsidi, yang menurutnya hanya difokuskan pada Premium dan Minyak tanah. Pada minyak tanah, yang kita ketahui pemerintah sudah melakukan langkah konkretnya, yaitu dengan program konversi minyak tanah ke elpiji, dan pada premium baru akan dipersiapkan yaitu dengan alternatif penggunaan biofuel. Dalam kaitannya dengan hal ini, saya melihat dalam kondisi seperti ini masih terdapat unsur politis yang dilakukan pemerintah, artinya dapat diasumsikan bahwa sampai dengan pemilu 2009 harga BBM tidak akan dinaikkan, meskipun implikasinya akan membebani APBN, sebab pada masa pemerintahan SBY-JK harga BBM pernah beberapa kali mengalami kenaikkan.  

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Paskah Suzetta sempat menggulirkan wacana bahwa apabila harga minyak mentah dunia nantinya sampai menembus pada angka psikologis USD 100 per barel, dan apabila rencana target produksi minyak /lifting dalam negeri sebanyak 1,034 juta barel per hari tidak dapat dipenuhi, maka pada tahun 2008 pemerintah terpaksa akan mengambil beberapa kebijakan yang tidak populer, dan salah satunya – untuk jangka pendek – adalah akan dilakukan penghematan penggunaan premium untuk kepentingan pribadi, khususnya untuk premium yang disubsidi untuk private dan rencana jangka panjang yang akan dilakukan menurutnya adalah dengan menyesuaikan lifting minyak dengan yang ada pada APBN dan jika ada kekurangan maka akan dilakukan diversifikasi ke energi alternatif seperti batubara, gas dan biofuel yang sedang dikembangkan. Dari wacana kebijakan jangka pendek yang akan diambil pemerintah tersebut, yaitu dengan membatasi penggunaan premium untuk kepentingan pribadi pada tahun 2008, tentunya akan berimbas meluas bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah tidak menjelaskan secara rinci kriteria pengguna premium untuk kepentingan pribadi itu seperti apa, apakah pengguna kendaraan roda empat atau roda dua, kendaraan mewah atau sederhana, untuk kepentingan usaha perorangan atau lain sebagainya, akan tetapi dipukul rata. Hal ini berarti menimbulkan asumsi bahwa semua masyarakat pengguna kendaraan bermotor diharuskan menggunakan premium yang tidak bersubsidi. Artinya bahwa, kemungkinan kedepan akan timbul beberapa masalah lain, seperti harga BBM dan ongkos angkutan yang sudah pasti naik, meskipun menurut pemerintah transportasi umum tetap akan menggunakan premium bersubsidi dan mungkin kelangkaan BBM karena kemungkinan munculnya spekulan yang berusaha mengambil keuntungan dari keadaan ini. Menurut saya, langkah yang diambil pemerintah ini dapat dikatakan kurang efisien, meskipun peruntukkannya hanya jangka pendek, mengingat tendensi masalah yang kemungkinan meluas dapat ditimbulkan dari kebijakan ini. Beberapa tahun yang lalu, kebijakan serupa juga pernah digulirkan oleh pemerintah sebelum akhirnya diberlakukan tarif baru untuk BBM. Penghematan atau pembatasan konsumsi premium seperti ini menurut saya akan sulit untuk diimplementasikan di lapangan, kecuali bila pemerintah memberikan klasifikasi secara rinci seperti apa dan bagaimana “kelompok” yang harus menggunakan BBM bersubsidi dan yang tidak bersubsidi, dengan kata lain diberikan definisi khusus seperti misalnya pengguna mobil-mobil mewah harus menggunakan BBM yang tidak bersubsidi dan lain sebagainya dan juga diberikan sosialisasi tersendiri mengenai hal ini atau secara ekstrimnya diberlakukan punishment bagi pelanggarnya dan sebagainya. Karena jangan sampai masyarakat luas terkena dampak yang lebih buruk dari keadaan ini. Di kalangan pengusaha industri manufaktur sebagai produsen, juga jelas terpengaruh dengan lonjakan harga minyak mentah dunia yang tidak menentu ini. Mulai dari biaya operasional produksi sampai dengan kegiatan transportasi distribusi. Jadi dengan kata lain, tanpa dinaikkannya harga BBM, secara tidak langsung masyarakat sudah merasakan imbasnya, yaitu dengan adanya kenaikkan harga-harga kebutuhan pokok yang disebabkan karena naiknya BBM industri yang diberlakukan per 5 November lalu.  

Menurut hemat saya, dalam membuat sebuah keputusan seyogyanya pemerintah tidak hanya mengutamakan kepentingan politis saja, namun harus juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Artinya, sekalipun pemerintah mengambil kebijakan yang tidak populer seperti ini, juga harus didukung dengan kebijakan-kebijakan lain yang dapat me-reduce kenaikkan BBM. Misalnya dengan membantu kalangan pengusaha industri manufaktur, yang paling mendapat tekanan dilematis akibat kenaikan harga minyak mentah dunia ini, yaitu dengan cara memberikan kemudahan dalam hal perizinan, atau menghapuskan pungli-pungli dalam perizinannya di daerah yang dapat menimbulkan cost signifikan. Dengan dipermudahnya perizinan yang memakan biaya ini, otomatis sedikit banyaknya dapat mengurangi harga final di tingkat konsumen, sehingga kenaikan harga BBM nantinya tidak dibarengi dengan tingginya kenaikkan harga produk industri yang akan dikonsumsi masyarakat luas.  Untuk jangka panjang pemerintah dapat mempercepat realisasi penggunaan energi alternatif pengganti BBM, yaitu dengan penggunaan batubara, gas dan biofuel yang tujuannya untuk menutupi volume lifting minyak dalam negeri dan memperkecil kemungkinan kelangkaan BBM akibat dikuranginya volume lifting tersebut. Karena dalam konteks ini, yang dihadapi pemerintah tidak saja fluktuasi harga minyak mentah dunia yang tak terkendali, tetapi juga keadaan sosial keekonomian masyarakat indonesia. Dengan demikian, tidak seharusnya pemerintah menjadikan masyarakat sebagai “korban” untuk penyelesaian masalah ini. Akan tetapi, sekalipun pemerintah terpaksa mengambil kebijakan yang membebani masyarakat dengan mengurangi subsidi BBM untuk keperluan penyesuaian APBN, harus diimbangi dengan kebijakan-kebijakan lain yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Wassalam.

Filed under: Oil & Gas, , , ,

One Response

  1. Mr WordPress mengatakan:

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Pengunjung

  • 171,161 hit

Kategori

%d blogger menyukai ini: