cappuccino break

Ikon

-Just For Expression-

Perlukah Politisasi Etnis?

Beberapa hari yang lalu, dengan mengatasnamakan etnis, Paguyuban Bali Provinsi Lampung memberikan dukungannya kepada salah satu tokoh yang akan mencalonkan diri pada Pemilihan Gubernur Lampung 2008. Belakangan muncul kontradiksi dari Paguyuban Bali Lampung Tengah, juga dari etnis yang sama, yang memberikan klarifikasi pada SKH Radar Lampung tanggal 14 November, bahwa tidak mengenal adanya nama Paguyuban Bali Provinsi Lampung, tapi yang ada menurutnya adalah Paguyuban Bali Lampung Tengah yang dibentuk dengan tujuan Ikatan kekeluargaan dalam kepentingan agama umat Hindu di Lampung Tengah. Kemudian dijelaskan pula bahwa wadah resmi yang dikenal oleh umat Hindu, yaitu Parisadha Hindu Darma Indonesia (PHDI) Prov Lampung, Perhimpunan Pemuda Hindu Darma Indonesia (Peradah) dan Wanita Hindu Darma Indonesia (WHDI). Bahkan, pada televisi lokal yang ditayangkan pada hari Senin 12 November, I Made Bagiase yang juga sebagai Ketua Bidang Organisasi PHDI Prov Lampung, menyatakan bahwa dia tidak mengenal adanya nama Paguyuban Bali, dan yang berhak mengatasnamakan komunitas masyarakat Bali hanya PHDI, Peradah dan WHDI dan ketiga organisasi ini juga menurutnya bersifat independen. Munculnya kejadian ini otomatis sangat membingungkan dan menunjukkan telah terjadi diversitas pada etnis Bali di Lampung akibat dari eksploitasi politik.

Ilustrasi obyektif diatas adalah sebagian kecil dari contoh politisasi etnis yang mungkin dapat menimbulkan polemik-polemik serupa atau bahkan lebih berbahaya pada kasus yang lain. Tapi kemudian timbul pertanyaan, kenapa hal seperti ini bisa terjadi dan apa yang melatarbelakangi kejadian ini? Jawaban sebenarnya cukup klise, yaitu alasan politis dari pihak tertentu yang berkepentingan. Menjelang Pemilihan Gubernur 2008, kita cukup banyak “dilihatkan” pada advertorial di media-media cetak yang isinya seputar dukung mendukung bakal calon gubernur dari berbagai pihak. Ironisnya, dukungan-dukungan ini juga mengatasnamakan etnis lain, khususnya yang berdomisili di Provinsi Lampung, misalnya cagub ini didukung oleh etnis x, cagub itu memperoleh dukungan dari etnis y, dan sebagainya. Memang ini hanya suatu bentuk apresiasi sekelompok masyarakat yang menyatakan dukungannya dalam suatu negara yang demokratis, akan tetapi tanpa disadari hal ini justru akan menimbulkan polemik baru yang menurut pandangan saya cukup krusial dan berpotensi menimbulkan konflik, apabila ketika dukungan yang diberikan mengatasnamakan suku, agama atau ras tertentu. Dalam sosiologi, dikenal istilah yang namanya egosentris dan primordialisme, dimana masing-masing dari keduanya memiliki tendensi kearah ingin menonjolkan diri antara satu dengan yang lain. Dengan demikian, ada baiknya apabila kita juga mempertimbangkan kedua hal ini dalam menggalang dukungan untuk kepentingan politik.

Indonesia pada umumnya, yang memiliki beragam kultur kebudayaan, etnis, dan agama sangat rentan dengan hal-hal yang berbau sara, dimana ketika terjadi sedikit kesalahpahaman, akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Seperti misalnya, kita ingat beberapa tahun lalu pernah terjadi perang etnis antara dayak dan madura dan di Maluku pun tidak luput dari ketegangan antar umat islam dan kristen. Tentunya kita semua tidak mengharapkan kejadian seperti ini terulang dan terjadi lagi. Di Provinsi Lampung khususnya, juga terdapat beragam suku dan agama, misalnya masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, masyarakat Sulawesi, suku Jawa, dan lain sebagainya. Keberagaman inilah yang sudah seharusnya kita jaga kerukunannya dengan membina kebersamaan dan tidak mengkotak-kotakkan mereka kedalam suatu golongan-golongan yang berpihak pada kepentingan politis. Seperti lazimnya sebuah kompetisi, dalam Pemilihan Gubernur nanti, sudah pasti ada pihak yang menang dan ada pihak yang mengalami kekalahan. Dalam kaitannya dengan politisasi etnis, dimana ketika suatu etnis tertentu merasa kecewa dengan kekalahan kandidat yang didukungnya, maka selanjutnya akan timbul ketidakpuasan dan rasa tidak percaya terhadap kandidat pemenang, yang notabene telah mendapat dukungan dari etnis yang lain. Dan apabila hal ini terjadi, dikhawatirkan akan muncul chaos antar etnis, yang mungkin dampaknya lebih buruk dari “sekedar” demonstrasi, seperti yang terjadi pasca Pilkada di Tulang Bawang, dimana massa pendukung dari dua kandidat yang kalah merasa tidak puas dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Tuba dan menganggap KPU Tuba tidak transparan, serta menuntut dilakukannya Pilkada ulang.

Oleh karena itu, alangkah bijaknya apabila suatu etnis tidak dieksploitasi untuk kepentingan politik semata, sebab pada dasarnya masyarakat sama sekali tidak diuntungkan dalam konstelasi politik seperti ini. Melainkan masyarakat hanya membutuhkan keadaan yang kondusif, aman dan tentram. Semoga kejadian ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan untuk menyongsong Pemilihan Gubernur Lampung 2008 yang demokratis. Wassalam.

Filed under: Birokrasi & Politik, , ,

2 Responses

  1. YUKE mengatakan:

    keberagaman etnis adalah harta yanbg sangat berharga yang kita miliki saat ini, namun kilauan harta tersebut semakin memudar karena adanya kepentingan dari pihak – pihak tertentu. semoga kita, semakin mampu menyikapi perbedaan tersebut…

  2. bimaconcept mengatakan:

    kata-katanya bagus mas, simpel tapi mengena sasaran. Tapi emang benar mas. Eksploitasi tidak bertanggung jawab.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Pengunjung

  • 171,161 hit

Kategori

%d blogger menyukai ini: