cappuccino break

Ikon

-Just For Expression-

Apakah Indonesia Akan Bebas dari Kemiskinan?

….Lantas timbul pertanyaan dalam benak saya, apakah program ini akan berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan?? Apakah Indonesia bisa bebas dari kemiskinan??….   

Kemarin saya membaca sebuah media cetak bahwa, Anggaran pengentasan kemiskinan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri tahun 2008 akan ditambah sebesar Rp 9,6 triliun. Dengan demikian, maka anggarannya akan menjadi Rp 13 triliun.

 Penambahan anggaran ini menurut pemerintah akan digunakan untuk memperluas cakupan daerah dalam PNPM Mandiri, dari yang sebelumnya hanya dilaksanakan di 2.054 kecamatan di daerah pedesaan dan 834 kecamatan kota, maka pada tahun 2008 akan dilaksanakan di 3.999 kecamatan, yang masih menurut pemerintah, juga akan ditambah dengan 16.17 desa tertinggal dan juga 15 ribuan desa non tertinggal.

 Darimana anggaran yang sebesar itu? Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sujana Royat menjelaskan bahwa anggaran PNPM sebesar Rp 7 triliun ditambah dengan anggaran dari 22 kementrian dan lembaga lain sebesar Rp 6 triliun.

 tkgcity-1000-pm.jpg 

Lantas timbul pertanyaan dalam benak saya, Seperti apa bentuk konkret dari program bantuan ini? Apakah program ini akan berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan?? Efisienkah program ini? Apakah Indonesia bisa bebas dari kemiskinan?? Tentunya wajar jika muncul pertanyaan semacam ini, atau bahkan mungkin keluar dari mulut para pengamat ekonomi dan sosial. Mungkin apabila kita menelaah pertanyaan tersebut, mekanisme pelaksanaan penyaluran program pemerintah ini melalui birokrasi yang sangat panjang dari pusat sampai ke daerah, dan ini tentunya sangat rawan penyelewengan. Untuk lebih mempermudah gambaran kita, ada baiknya apabila kita sederhanakan saja lingkupnya dengan menggunakan perumpamaan, misalnya.

  

Sebagai perumpamaan, kita ambil saja contoh kecil, misalnya dalam suatu Kota, dimana Walikota menerapkan sistem pemberian insentif bagi seluruh Ketua RT yang ada di tiap kecamatan kota. Yang setelah melalui proses birokrasi di tingkat Pemerintah Kota, Insentif tersebut akhirnya sampai ke tingkat Kecamatan dan disini otomatis Camat bertindak sebagai mediator penyaluran dana insentif tersebut. Ini sangatlah rentan dengan penyimpangan dana. Seperti yang terjadi pada salah satu kecamatan di Bandar Lampung, dimana Camat tidak menyalurkan dengan baik dana insentif untuk 30-an Ketua RT setempat (doc.Harian Radar Lampung). Dapat dibayangkan, dalam skup kecil seperti ini saja sudah terjadi penyelewengan dana yang sedemikian rupa, apalagi dalam skup yang lebih luas. ck…ck…ck. Apakah ada jaminan bahwa besarnya dana yang disalurkan dari pusat ke daerah tidak berkurang sedikitpun atau dengan kata lain dana tidak mengalami pemangkasan oleh oknum tertentu? Hal ini membuktikan bahwa pejabat pemerintahan di berbagai tingkat strategis masih belum memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Apabila kejadian atau sistem ini tetap diterapkan oleh pemerintah, maka harapan untuk membebaskan Indonesia dari kemiskinan hanya akan menjadi mimpi belaka, dan yang ada justru ungkapan “Yang kaya bertambah kaya, yang miskin justru semakin terpuruk”.

  

Seharusnya pemerintah Pusat tidak menutup mata akan hal ini, dan berusaha melakukan alternatif sistem dan mekanisme yang baru dalam pelaksanaan program-program bantuan lainnya agar kejadian seperti diatas tidak terulang kembali. Seperti misalnya melibatkan LSM atau lembaga atau komisi yang independen yang bertindak sebagai pengawas dalam penyelenggaraan kegiatan. Atau bila dimungkinkan, pemberian bantuan diwujudkan dengan program yang lebih konkret. Seperti misalnya menginvestasikan beberapa persen saja anggaran dari yang misalnya sebesar Rp 13 triliun, ke daerah desa tertinggal untuk membangun sebuah pabrik atau unit usaha yang dikelola pemerintah daerah atau pihak swasta yang berkompeten, dimana bidang kerjanya disesuaikan dengan sda yang tersedia dan sdm-nya menggunakan masyarakat yang ada di desa tertinggal tersebut. Dengan cara ini Pemerintah tidak hanya menurunkan angka kemiskinan saja, akan tetapi masalah lain seperti masalah urbanisasi dan pengangguran juga dapat ditekan, selain itu juga mendidik masyarakat untuk lebih produktif, tidak hanya menunggu bantuan saja.

  Sebagai langkah awal mungkin Pemerintah dapat membentuk tim-tim khusus yang ditugaskan untuk melakukan observasi, training dan pelatihan sampai pada implementasinya di tingkat daerah. Kemudian menetapkan rencana kerja dan merumuskan prosedur dan mekanisme yang akan digunakan dan lain sebagainya. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Indonesia akan mampu berpikir kreatif dan produktif dan sekaligus juga dapat membantu membebaskan Indonesia dari kemiskinan. Wassalam.

Filed under: Administrasi, Birokrasi & Politik, Opini, , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Pengunjung

  • 171,161 hit

Kategori

%d blogger menyukai ini: